Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menanggapi informasi yang menyebut 8 warga negara Indonesia (WNI) diduga jadi tentara bayaran Rusia.
Dasco mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari otoritas intelijen Indonesia bahwa perekrutan tentara Rusia diduga dilakukan negara pihak ketiga.
“Perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, para WNI yang mendaftar lowongan itu akhirnya dikirim menjadi tentara bayaran.
Baca Juga: Kemlu Dalami Informasi 8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia: Masih Perlu Dipastikan
Politisi Gerindra itu menambahkan, saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah melakukan antisipasi dan koordinasi terkait persoalan tersebut.
“Dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan pihaknya sedang memverifikasi laporan tentang delapan WNI yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia.
Yvonne menyebut Kemlu telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai informasi tersebut. Sejauh ini, Kemlu belum bisa memastikan apakah benar delapan WNI itu menjadi tentara bayaran Rusia.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” kata Yvonne dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026), via Antara.
Dia menambahkan, apabila laporan keterlibatan WNI tersebut terverifikasi, tindakan tersebut bersifat individual dan tidak mewakili kebijakan atau sikap pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Kronologi Anggota Brimob Polda Aceh Desersi hingga Gabung Tentara Bayaran Rusia
Ia pun menyebut pihaknya akan mendalami kemungkinan unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
Jubir Kemlu itu menambahkan, Indonesia tetap konsisten mengenai perang Rusia-Ukraina, yakni mendorong penyelesaian damai yang sesuai hukum internasional.
