JAKARTA — Anak-anak Indonesia mungkin sudah mendapatkan makanan bergizi. Tetapi ada satu pertanyaan besar yang tidak boleh luput dari perhatian negara:
Setelah mereka kenyang, siapa yang akan mengajar mereka?
Pertanyaan itulah yang kini disampaikan Politisi Partai Golkar Mozes Rudy F. Timisela, ST, di tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Mozes, keberhasilan MBG harus dilanjutkan dengan kebijakan yang sama seriusnya untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki guru yang cukup, berkualitas dan hadir di ruang kelas.
“Kita bersyukur anak-anak Indonesia mendapatkan perhatian melalui MBG. Tetapi setelah anak mendapatkan makanan bergizi, kita harus memastikan ada guru yang mendidik mereka. Jangan sampai anak sudah kenyang, tetapi ruang kelas kekurangan guru,” ujar Mozes.
BUKAN HANYA SOAL MAKAN, TETAPI MASA DEPAN ANAK
Bagi Mozes, makanan bergizi adalah awal yang penting. Anak yang sehat memiliki modal lebih baik untuk belajar.
Namun, makanan tidak bisa menggantikan guru.
Guru yang mengajarkan anak membaca, berhitung, berpikir kritis, mengenal ilmu pengetahuan, membangun karakter, menghargai perbedaan dan mempersiapkan diri menghadapi dunia yang terus berubah.
Karena itu, menurutnya, MBG dan pemenuhan guru harus berjalan dalam satu jalur pembangunan manusia.
“Anak sehat membutuhkan pendidikan. Pendidikan membutuhkan guru. Jadi jangan berhenti pada bagaimana anak mendapatkan makanan bergizi. Kita juga harus bertanya, siapa yang mendidik mereka setelah itu?” katanya.
ANGKA NASIONAL TIDAK BOLEH MENUTUPI MASALAH DI SEKOLAH
Data Verifikasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen per November 2025 mencatat sekitar 3,42 juta pendidik melayani lebih dari 51,5 juta peserta didik.
Secara nasional, rasio pendidik terhadap peserta didik terlihat relatif baik, sekitar 1:16 pada SD, 1:15 pada SMP, 1:16 pada SMA dan 1:15 pada SMK.
Tetapi bagi Mozes, angka nasional bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sebab, persoalan guru bukan hanya soal berapa jumlah guru, tetapi juga di mana mereka berada dan apa yang mereka ajarkan.
Ada sekolah yang relatif cukup guru, sementara sekolah lain masih menghadapi kekurangan. Ada daerah yang membutuhkan guru tertentu, tetapi tidak mudah mendapatkannya.
“Jangan sampai angka nasional terlihat bagus, tetapi ketika kita masuk ke sekolah-sekolah di daerah, masih ada anak yang belajar tanpa guru mata pelajaran yang seharusnya,” tegasnya.
GURU TIDAK BOLEH DATANG SETELAH KEKURANGAN TERJADI
Mozes meminta pemerintah mengubah cara pandang dalam merencanakan kebutuhan guru.
Selama ini, menurutnya, persoalan guru sering terlihat ketika kekurangan sudah terjadi.
Padahal kebutuhan guru dapat diproyeksikan sejak jauh hari.
Pemerintah harus menghitung jumlah anak yang akan bersekolah, sekolah yang akan dibangun, guru yang memasuki masa pensiun, kebutuhan mata pelajaran, pertumbuhan penduduk serta perkembangan setiap wilayah.
Apalagi pemerintah memproyeksikan sekitar 357 ribu guru memasuki masa pensiun pada periode 2026–2030.
Angka tersebut, kata Mozes, harus menjadi alarm bagi negara.
“Jangan menunggu guru pensiun baru mencari pengganti. Kita harus menyiapkan guru hari ini untuk kebutuhan sekolah lima, sepuluh bahkan dua puluh tahun ke depan,” ujarnya.
JANGAN SAMPAI INDONESIA KELEBIHAN LULUSAN, TETAPI KEKURANGAN GURU YANG DIBUTUHKAN
Mozes juga menyoroti peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Menurutnya, pendidikan calon guru harus semakin terhubung dengan kebutuhan nyata sekolah.
Jika suatu daerah membutuhkan guru matematika, IPA, Bahasa Inggris, pendidikan khusus, guru vokasi atau bidang tertentu lainnya, maka sistem pendidikan calon guru harus mampu mengantisipasi kebutuhan tersebut.
“Kita harus menghubungkan kebutuhan guru dengan pendidikan calon guru. Jangan sampai kita menghasilkan banyak lulusan, tetapi sekolah justru kekurangan guru pada bidang yang dibutuhkan,” katanya.
PEMERATAAN GURU ADALAH SOAL KEADILAN
Bagi Mozes, pemerataan guru bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan.
Ini adalah persoalan keadilan bagi anak-anak Indonesia.
Anak di pusat kota memiliki hak yang sama dengan anak di kampung terpencil.
Anak di Jawa memiliki hak yang sama dengan anak di Papua.
Anak di wilayah kepulauan, perbatasan dan daerah dengan tantangan geografis harus memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.
“Jangan sampai tempat lahir menentukan kualitas pendidikan yang diterima seorang anak. Negara harus memastikan guru hadir di mana pun anak Indonesia berada,” tegasnya.
MOZES TAWARKAN GERAKAN NASIONAL
Karena itu, Mozes mendorong pemerintah membentuk Gerakan Nasional Pemenuhan dan Pemerataan Guru.
Gerakan tersebut tidak cukup hanya berupa rekrutmen guru baru.
Menurutnya, harus ada sistem nasional yang mencakup:
Pertama, Satu Data Guru Nasional sampai tingkat sekolah.
Kedua, proyeksi kebutuhan guru 10, 20 hingga 30 tahun ke depan.
Ketiga, penguatan LPTK sesuai kebutuhan guru nasional.
Keempat, redistribusi guru berbasis kebutuhan sekolah dan wilayah.
Kelima, peningkatan kesejahteraan, kompetensi, perlindungan dan jenjang karier guru.
Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak lagi bekerja setelah masalah muncul, tetapi mencegah kekurangan guru sebelum terjadi.
MBG SUKSES, GURU JUGA HARUS SUKSES
Mozes Rudy F. Timisela, yang juga menjabat Ketua Bidang Penggalangan Depinas SOKSI serta Sekretaris Jenderal BPP PERISAI, menilai pembangunan manusia harus menjadi investasi jangka panjang bangsa.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru, termasuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan peningkatan kualifikasi akademik.
Namun, ia menilai agenda tersebut harus diperluas menjadi gerakan nasional yang memastikan guru tersedia, kompeten dan terdistribusi secara adil.
“MBG memberikan energi kepada anak untuk belajar. Guru memberikan arah kepada anak untuk masa depan. Keduanya tidak boleh dipisahkan,” ujar Mozes.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan manusia tidak boleh berhenti pada berapa banyak anak yang mendapatkan makanan bergizi.
Lebih jauh dari itu, negara harus memastikan anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas, terampil, berkarakter dan produktif.
PERTANYAAN BESARNYA BUKAN HANYA: SUDAH MAKAN?
Tetapi:
Sudahkah mereka mendapatkan guru?
Sudahkah gurunya cukup?
Sudahkah gurunya berkualitas?
Sudahkah guru hadir sampai ke pelosok negeri?
Dan yang paling penting:
Sudahkah negara menyiapkan guru untuk generasi Indonesia 10, 20 dan 30 tahun mendatang?
Mozes berharap pemerintah menjadikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai bagian dari evaluasi besar pembangunan manusia Indonesia.
“Anak Indonesia jangan hanya dipersiapkan untuk kenyang hari ini. Mereka harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang mampu memimpin dan membangun Indonesia di masa depan,” pungkasnya.
ANAK SEHAT UNTUK BELAJAR.
GURU HADIR UNTUK MENDIDIK.
PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK MEMBANGUN INDONESIA.
KARENA ANAK YANG KENYANG MEMBUTUHKAN GURU UNTUK MENATA MASA DEPANNYA.
