Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, kembali merespons sayembara pembuktian ijazah SMA atau sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana.
Andi menduga sayembara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia menilai terdapat motif politik di balik langkah Denny.
“Denny Indrayana ini mempunyai motif politik di belakang dia mengadakan sayembara ini,” ujar Andi kepada fajar.co.id, Kamis (20/8/2026).
Baginya, polemik mengenai ijazah Gibran merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang melibatkan sejumlah kelompok yang selama ini kritis terhadap Presiden Joko Widodo, Gibran, maupun Presiden Prabowo Subianto.
Andi Sebut Ada Upaya Mendongkel Gibran
Andi menduga sejumlah pihak memiliki kepentingan politik untuk menjegal Gibran.
Ia menyebut terdapat kelompok aktivis dan purnawirawan yang menurutnya berupaya mendorong pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Dengan perhitungan bahwa 2029 kalau kedua pasangan ini tetap berlanjut, itu mereka tidak mempunyai celah untuk menggolkan menjadikan kandidatnya itu sebagai presiden,” ucapnya.
Karena itu, Andi menganggap bahwa berbagai langkah yang dilakukan kelompok tersebut memiliki sasaran politik yang berbeda, meskipun menurutnya berada dalam satu lingkaran.
“Makanya apa yang dilakukan mereka ini walaupun mereka ini satu kolam tapi mempunyai tanggung jawab berbeda-beda,” tukasnya.
Sentil Roy Suryo hingga Kelompok Purnawirawan
Andi kemudian menyinggung sejumlah nama yang menurutnya memiliki fokus berbeda dalam polemik yang berkaitan dengan keluarga Jokowi.
Ia menyebut Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyasumma lebih berkonsentrasi pada persoalan ijazah Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, kelompok purnawirawan TNI disebutnya lebih banyak mendorong isu pemberhentian Gibran.
“Roy Suryo dan Dr. Tifa itu konsentrasinya adalah membahas mengenai ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu,” Andi menuturkan.
“Kemudian para jenderal-jenderal purnawirawan itu yang tergabung kelompok itu berusaha bagaimana memakzulkan Gibran dibantu dengan Subhan Palal dan Bonatua juga,” tambahnya.
Andi juga menyinggung sejumlah upaya hukum yang menurutnya telah dilakukan pihak-pihak yang mempersoalkan status maupun dokumen pendidikan Gibran.
Ia mengatakan beberapa perkara yang diajukan ke pengadilan disebut telah ditolak.
“Nah yang menarik buat kita apa yang dilakukan mereka di beberapa PN di ruang pengadilan itu banyak yang ditolak sampai saat ini,” jelasnya.
Andi kemudian menyebut munculnya pihak lain yang mengajukan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan.
Kata dia, persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang turut disorot Denny Indrayana melalui sayembara.
Andi Azwan: Sayembara Bisa hingga Rp32 Miliar
Andi juga menanggapi besarnya nilai hadiah sayembara yang terus bertambah. Ia bahkan menyebut nilai tersebut berpotensi terus meningkat.
“Kalau kita lihat dalam sayembaranya ini ya mungkin dia akan kumpul sampai Rp32 miliar untuk dia bayar kasus korupsi payment gateway itu,” kata Andi.
Andi mengaitkan pernyataannya tersebut dengan kasus payment gateway yang pernah menyeret nama Denny Indrayana. Ia berharap kasus tersebut kembali mendapatkan kejelasan.
“Kalau kita kilas balik perjalanannya Denny Indrayana ini, 2015 kasus payment gateway yang sampai sekarang tidak tahu bagaimana penyelesaiannya menggantung terus, kami sih berharap bahwa Bareskrim Polri terus menaikkan kasus ini,” tegasnya.
Andi kemudian menyampaikan tantangan bernada sindiran terkait nilai sayembara tersebut.
“Kita kembali lagi kalau dikatakan yang dilakukan sayembara itu sudah hampir Rp2 miliar. Bagus, kita tunggu sampai Rp32 miliar, biar bisa dibayar yang dikatakan payment gateway itu kerugian negara,” timpalnya.
Jelaskan Status Pendidikan Gibran
Lebih lanjut, Andi menilai persoalan yang diperdebatkan dalam sayembara tersebut berkaitan dengan status pendidikan Gibran yang ditempuh di luar Indonesia.
Menurutnya, istilah mengenai ijazah atau sertifikat perlu dilihat berdasarkan sistem pendidikan yang berlaku di negara tempat Gibran bersekolah.
“Yang jelas tidak bakal bisa kalau ditanyakan adalah ijazah SMA. Gitu loh. Karena beliau tidak menamatkan SMA itu di Indonesia. Tapi di Singapura,” ucap Andi.
Ia kemudian menjelaskan perbedaan struktur pendidikan antara Indonesia dan Singapura.
“Karena kurikulum di Singapura itu berdasarkan umur, primary school enam tahun, SMP kalau di Indonesia tiga tahun. Kalau mau melanjutkan ke Singapura sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, dia tinggal menamatkan selama dua tahun,” terangnya.
Andi menyebut Gibran kemudian melanjutkan pendidikan melalui jalur preparatory course, pathway, atau foundation di UTS Insearch.
“Setelah itu bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi di Singapura maupun di negara-negara yang lainnya, makanya Mas Gibran itu mengambil jalur preparatory course atau pathway atau dikatakan foundation di UTS Insearch selama tiga tahun,” jelasnya.
Lanjut Andi, informasi mengenai sistem pendidikan tersebut penting agar publik tidak keliru dalam memahami status dokumen pendidikan seseorang yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Polemik Gibran Sudah Terorkestrasi
Andi kemudian menilai polemik mengenai Gibran telah mendapatkan perhatian yang besar di ruang publik.
Ia menduga isu tersebut dimainkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki sikap politik berseberangan dengan Jokowi dan Gibran.
“Jadi yang diglorifikasi buat atensi publik ini dilakukan oleh kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran ini, memang sepertinya sudah terorkestrasi,” cetusnya.
Andi juga menekankan bahwa sayembara yang digagas Denny dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kembali eksistensi Denny di ruang publik.
“Buat Denny Indrayana ini adalah salah satu apa, ya katakanlah bisa menaikkan reputasinya dia lagi yang selama ini sudah tenggelam di tataran perpolitikan,” tandasnya.
Pria berdarah Bugis Makassar ini bilang, persoalan tersebut berpotensi memberikan keuntungan dari sisi popularitas.
“Ya istilahnya namanya quote unquote itu adalah panjat sosial atau pansos untuk itu,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
