Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan data pengungsi di Papua benar-benar akurat. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menata kembali kehidupan warga yang terdampak konflik dan gangguan keamanan.
Pigai mengatakan pemerintah pusat siap membangun rumah dan menata kembali permukiman para pengungsi. Pemerintah juga siap memberikan jaminan hidup setelah data penerima diverifikasi secara menyeluruh.
“Data pengungsi yang akurat itu penting supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya,” kata Pigai, Minggu (16/8/2026) malam usai melakukan pertemuan dengan Forkopimda Papua Tengah.
Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Tiba di Nabire, Hadiri Upacara HUT ke-81 RI
Menurut Pigai, data pengungsi yang diterima pemerintah saat ini masih berasal dari berbagai sumber. Perbedaan jumlah tersebut membuat proses verifikasi menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran.
Informasi mengenai jumlah pengungsi, kata dia, datang dari berbagai pihak. Di antaranya lembaga swadaya masyarakat (LSM), gereja, pengamat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, pemerintah membutuhkan satu basis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi pijakan dalam menentukan bentuk dan sasaran penanganan pengungsi di Papua.
Baca Juga: Natalius Pigai Pulang Kampung, Hadiri HUT ke-81 RI di Nabire
“Kalau tanpa akurasi data, ya enggak bisa,” tegas Pigai.
Pigai menekankan pendataan pengungsi tidak cukup dilakukan hanya di tingkat pemerintah daerah. Proses tersebut harus melibatkan masyarakat dan pemerintahan di tingkat paling bawah.
Data dapat dihimpun mulai dari masyarakat lokal, desa, kampung, kelurahan, hingga pemerintah daerah. Seluruh informasi kemudian perlu diverifikasi agar menghasilkan data pengungsi yang akurat.
Menurut Pigai, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap warga yang terdampak dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya. Pemerintah juga dapat menyusun program pemulihan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Baca Juga: Natalius Pigai Ultimatum Instansi Pemerintah dan Swasta: Satu Bulan Tuntaskan Regulasi Anti-Bullying
Pemerintah Pusat Siap Tangani Pengungsi
Pigai menegaskan pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menangani persoalan pengungsi di Papua. Penanganan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menyebut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Koordinasi itu menjadi bagian dari upaya menyiapkan langkah penanganan bagi para pengungsi.
Pemerintah, lanjut Pigai, dapat membangun perumahan sekaligus menata kembali permukiman warga. Upaya tersebut juga diarahkan agar para pengungsi dapat kembali ke kampung halaman masing-masing secara terencana.
“Pemerintah pusat ini, penanganan bencana dan tanggap darurat di Negara Republik Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik,” ujar Pigai.
Baca Juga: Natalius Pigai: Tuntaskan Persoalan HAM di Flores Timur
Pigai mencontohkan pengalaman pemerintah dalam menangani pengungsi dan bencana di Aceh. Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan berskala besar dapat ditangani dengan dukungan data dan koordinasi yang baik.
Ia menilai persoalan pengungsi di Papua juga dapat ditangani secara serius dan terukur. Namun, langkah tersebut membutuhkan data yang jelas agar kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan siapa saja yang harus ditangani, lokasi asal pengungsi, serta kebutuhan pemulihan yang diperlukan. Pendataan yang valid juga menjadi langkah awal untuk memastikan program pembangunan dan jaminan hidup tepat sasaran. (*)
