Menteri Keuangan Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, dibentuknya Kabinet Bayangan atau Shadow Cabinet tidak hanya sebagai pengkritik pemerintah yang berkuasa, tetapi juga menyediakan alternatif solusi.
Hal tersebut disampaikan Bhima kala menerangkan latar belakang dari didirikannya Kabinet Bayangan Indonesia oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada 27 Juli 2026.
Bhima menilai, urgensi solusi alternatif disediakan oleh Kabinet Bayangan berangkat dari program-program andalan Presiden RI Prabowo Subianto – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memakan anggaran besar.
Yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Universitas Republik Indonesia (URI).
“Kabinet yang ada sekarang melakukan berbagai pemborosan dalam bentuk MBG, dalam bentuk Kopdes, bahkan ada URI ya, Universitas Republik Indonesia, sekolah rakyat, dan lain-lain yang sebenarnya enggak perlu,” kata Bhima, dikutip dari tayangan podcast/siniar yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (13/8/2026).
“Tapi masyarakat kan harus dilihat, apa sih alternatif solusinya.”
Bhima menerangkan, salah satu upaya memberikan alternatif solusi terhadap program pemerintah yang dinilai problematik adalah dengan membalikkan logikanya.
Misalnya, saat pemerintah mengklaim bahwa program MBG dilaksanakan untuk memberi makan para penerima manfaat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, Bhima menandinginya dengan permasalahan mendasar yang harus diselesaikan pemerintah.
Yakni, soal masih banyaknya penduduk Indonesia yang pendapatannya berada di bawah ketentuan upah minimum.
Sehingga, kata Bhima, alih-alih membuat MBG, seharusnya pemerintah menjamin bagaimana warga mendapat penghasilan yang layak agar dapat memberi makanan bergizi kepada anak-anak mereka.
Ia menambahkan, pemerintah semestinya mempertimbangkan penerapan universal basic income (UBI) alias Pendapatan Dasar Universal, sebuah konsep di mana pemerintah memberikan secara cuma-cuma sejumlah uang kepada setiap penduduk sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau sebagai tambahan penghasilan.
Baca juga: Mahfud MD Setuju Kabinet Bayangan Dibentuk: Pemerintahan Prabowo Menteri-menterinya Agak Lemah
“Bagaimana mereka yang bisa memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya, pendapatannya harus dijamin lebih tinggi dulu, di atas upah minimum misalnya,” jelas Bhima yang juga Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies) itu.
“Nah, di sini kan masih banyak yang dibawa upah minimum. Bagaimana intervensi pemerintah tuh di hilir, tapi enggak memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.”
“Kita tuh agak ketinggalan, mungkin 20 tahun, untuk bicara soal universal basic income, untuk bicara soal pajak progresif.”
Lalu, Bhima juga menyoroti soal pemerintah yang menggenjot pendapatan negara dengan penerapan pajak yang menurutnya tidak tepat.
Misalnya penerapan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelibatan aparat militer seperti Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam pengawasan pajak.
Bhima menjelaskan, Kabinet Bayangan dalam tugasnya sebagai pengawas kekuasaan tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan alternatif solusi terhadap langkah tersebut, yakni seharusnya pemerintah menerapkan pajak kekayaan atau Wealth Tax terhadap orang-orang kaya.
“Banyak yang berburu pajak sekarang di kebun binatang. Kebun binatangnya bahkan menggunakan aparatus militer juga polisi, ada Babinsa dan lain-lain dilibatkan soal pajak. Ini kan artinya salah konsep,” tutur Bhima.
“Nah, kami enggak mau tuh hanya meributkan bahwa, ‘Oh, ada militer masuk soal masalah pajak, ada perubahan pajak yang makin mencekik UMKM.’”
“Tapi kami juga tawarkan solusi lainnya, kenapa enggak ada yang namanya pajak kekayaan atau Wealth Tax? Kenapa enggak ada pajak untuk menghukum aktivitas-aktivitas yang negatif buat lingkungan yang disebut sebagai misalnya Windfall Profit Tax, bea keluar untuk batu bara, nikel, dan lain-lain yang lebih progresif.”
Jika Tidak Ada Tandingan, akan Berbahaya
Lantas, Bhima menegaskan jika tidak ada tandingan atas program pemerintah yang dinilai serampangan, maka itu akan berbahaya.
Sebab, masyarakat akan dipaksa pasrah menerima kebijakan pemerintah yang tidak bijak.
“Kalau enggak ada tandingan itu, masyarakat akan melihat bahwa ‘Ya udah nih, seolah kita harus terima sebagai WNI. Ya sudah, opsinya adalah terima aja atau kabur ke luar negeri.’ Sekarang begitu. Ini berbahaya sekali,” jelas Bhima.
“Cuma dikasih dua opsi, tunduk dengan berbagai kebijakan yang enggak bagus atau ke luar negeri kabur. Kita memberikan alternatif lainnya.”
Sekilas tentang Rincian Anggaran MBG, KDMP, URI, dan Sekolah Rakyat
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dikelola di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), MBG dialokasikan dengan anggaran Rp71 triliun pada APBN 2025 lalu.
Kemudian, pada APBN 2026, pagu anggarannya sebesar Rp268 triliun, setelah dipangkas sebesar Rp67 triliun dari usulan awal Rp335 triliun.
Mayoritas anggaran, sekitar 93–95 persen, dialokasikan langsung untuk bantuan pemenuhan gizi (bahan makanan, operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG, dan lainnya).
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sejauh ini tercatat memiliki total pembiayaan sekitar Rp240 triliun dengan target pembangunan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Skemanya, setiap koperasi mendapat plafon kredit maksimal Rp3 miliar dari Himbara/bank BUMN.
Pemerintah melalui APBN akan menanggung pembayaran pokok + bunga, dicicil sekitar Rp40 triliun per tahun selama 6 tahun.
Dana digunakan untuk pembangunan gerai, pergudangan, sarana prasarana, kendaraan operasional, dan modal kerja.
3. Universitas Republik Indonesia (URI)
Hingga saat ini, belum ada angka anggaran resmi yang ditetapkan. Pemerintah masih menyusun dan merinci kebutuhan anggaran untuk pembangunan kampus, operasional, dan lainnya.
Pendanaan dipastikan bersumber dari APBN, dan kemungkinan terkait Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemendiktisaintek).
Rencananya, pemerintah akan membangun 10 kampus URI dengan kampus utama terletak di Cikasungka, Bogor Utara.
4. Sekolah Rakyat
Pada RAPBN 2026, anggaran untuk Sekolah Rakyat ditetapkan sebesar Rp24,9 triliun, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana hanya Rp7 triliun pada APBN 2025.
Alokasi dana Rp24,9 triliun tersebut terbagi menjadi Rp20 triliun untuk pembangunan baru di 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk biaya operasional 200 lokasi.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
