Ratusan massa yang tergabung dalam Front Peduli Alam dan Manusia Mee Wilayah Simapitowa menduduki halaman Kantor DPR Papua Tengah, Senin (10/8/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan tanah di wilayah Simapitowa. Massa meminta DPR Papua Tengah segera menindaklanjuti aspirasi mereka.
Sebelum tiba di Kantor DPR Papua Tengah, massa melakukan long march dari kawasan Pasar Karang menuju pusat pemerintahan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel gabungan TNI dan Polri.
Baca Juga: Kasus Hepatitis di Nabire Seperti Fenomena Gunung Es, Dinkes Perkuat Deteksi Dini
Pengamanan aksi dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Personel ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan long march dan penyampaian aspirasi berlangsung aman.
Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai pamflet dan meneriakkan yel-yel perjuangan. Setibanya di halaman kantor DPR Papua Tengah, massa kemudian menyampaikan tuntutan melalui orasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Nabire News di lapangan, salah satu tuntutan utama massa adalah meminta DPR Papua Tengah segera mendorong pencabutan papan nama atau seplat yang disebut telah dipasang secara paksa oleh pihak TNI di KM 95 dan KM 102.
Baca Juga: Waka BGN dan Ribka Haluk Tinjau Pasien MBG di RSUP Jayapura
Massa menilai keberadaan papan nama tersebut berkaitan dengan persoalan penguasaan tanah yang mereka klaim sebagai wilayah masyarakat Simapitowa. Mereka meminta pemerintah dan DPR Papua Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Bagi massa, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tanah disebut sebagai “mama” sekaligus sumber kehidupan bagi generasi saat ini dan anak cucu mereka.
“Kalau tanah kita dirampas oleh pihak TNI, Polri, tambang berskala besar, berarti anak cucu kita mau hidup di mana dan makan di mana,” teriak salah satu orator di tengah aksi.
Massa berharap DPR Papua Tengah tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan. Mereka meminta lembaga legislatif daerah mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah di wilayah Simapitowa.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi masih berlangsung di halaman Kantor DPR Papua Tengah. Situasi di lokasi terpantau dalam pengawasan personel keamanan. (*)
