Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Senator Finsen Mayor (PFM), mendesak Wali Kota Sorong untuk segera mencabut izin operasional Rumah Sakit (RS) Maleo. Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil audit investigasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sorong terkait dugaan kelalaian pelayanan medis di RS Maleo yang berujung pada meninggalnya seorang anak berinisial ZA. Kamis (6/8/2026).
Finsen menilai, hasil audit tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional rumah sakit, bukan justru membuka kembali layanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas terhadap berbagai persoalan yang telah mencuat.
Menurutnya, bangunan yang digunakan sebagai RS Maleo sejak awal telah menimbulkan persoalan karena berada di kawasan permukiman dan merupakan ruko yang juga dijadikan tempat tinggal pemiliknya.
“Rumah sakit itu berada di lingkungan warga dan pemiliknya juga tinggal di lokasi tersebut. Seharusnya fasilitas pelayanan kesehatan memiliki lokasi yang memenuhi ketentuan. Kalau memang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Rumah Sakit, mengapa tetap dipaksakan beroperasi,” tegas Finsen.
Ia juga mempertanyakan langkah Dinas Kesehatan Kota Sorong yang dinilai terlalu cepat memberikan izin operasional kembali tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRK Kota Sorong.
Baca Juga :
Program CSR Unggulan Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Borong Lima Penghargaan ISRA 2026
“Ini menyangkut keselamatan manusia. Sudah ada korban jiwa, sehingga seharusnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan terburu-buru membuka kembali operasional rumah sakit tanpa memperhatikan hasil pemeriksaan yang ada,” ujarnya.
Finsen bahkan mengaku mencurigai adanya keberpihakan Dinas Kesehatan terhadap pihak rumah sakit. Ia menyoroti informasi mengenai adanya oknum yang disebut melakukan pendekatan kepada keluarga korban tanpa sepengetahuan penasihat hukum keluarga.
“Kalau benar ada upaya melobi keluarga korban, tentu hal itu tidak mencerminkan sikap pemerintah yang seharusnya berdiri netral. Yang menjadi prioritas adalah perlindungan masyarakat dan penegakan aturan,” katanya.
Selain itu, Finsen meminta agar izin operasional RS Maleo dievaluasi secara menyeluruh dengan masa peninjauan selama enam bulan. Menurutnya, selama masa tersebut pemerintah harus memastikan seluruh aspek pelayanan, manajemen, hingga kelengkapan perizinan rumah sakit benar-benar memenuhi standar sebelum diizinkan kembali beroperasi.
Ia juga mempertanyakan standar kompetensi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut, termasuk legalitas dan kelengkapan persyaratan tenaga perawat. Menurutnya, seluruh tenaga medis harus dipastikan telah memenuhi standar profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai ada tenaga kesehatan yang baru lulus kuliah dan belum memenuhi persyaratan tetapi sudah memberikan pelayanan kepada pasien. Ini harus dipastikan melalui pemeriksaan yang objektif oleh instansi berwenang,” ujarnya.
Finsen mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait pelayanan RS Maleo, termasuk dugaan penolakan pasien dan proses pelayanan yang dinilai berbelit-belit. Bahkan, ia menyebut keluarganya sendiri pernah mengalami pengalaman serupa beberapa waktu sebelum kasus meninggalnya ZA menjadi perhatian publik.
Atas dasar itu, Senator Finsen Mayor kembali mendesak Wali Kota Sorong untuk mencabut izin operasional RS Maleo demi mencegah munculnya korban berikutnya. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga seluruh dugaan pelanggaran terhadap standar pelayanan maupun ketentuan perizinan harus ditangani secara transparan dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Saya mendesak Wali Kota Sorong segera mencabut izin operasional RS Maleo agar tidak ada lagi korban. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Senator Finsen Mayor.
